Satgasmafia.com, Kota Pekalongan – Seorang youtuber di Kota Pekalongan bernama David Santosa menyoroti sikap diam wakil rakyat yang seolah tak peduli terhadap nasib pelanggan PDAM yang sekian tahun mengkonsumsi air tercemar.
Dalam narasinya David Santosa mengaku heran dengan sikap wakil rakyat yang tak ada satupun bersikap membela nasib 27 ribu pelanggan perusahaan penyedia air minum.
“Jadi sobat-sobatku semuanya ternyata para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Pekalongan sampai hari ini menurut pengakuan seorang rekan saya tidak ada satupun yang menanyakan kepada masyarakat atau datang ke tempat yang menjadi pelanggan air PDAM tersebut,” ujarnya dalam rekaman vidio yang diunggah pada Rabu 15 November 2023.
Kemudian lanjut David, ada lagi data warga satu RT di Kelurahan Panjang Wetan terserang penyalit kulit gara-gara menggunakan air PDAM untuk mandi. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai puluhan jiwa.
Menurut pengakuan warga, masih dalam narasi David, RT 06 RW 08 di itu ada 33 kepala keluarga atau sekitar 70 jiwa. Hampir seluruh warga di RT itu mengalami gatal-gatal.
Dalam narasinya David menceritakan bahwa penyakit kulit yang diderita warga itu terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Warga diketahui mandi menggunakan air dari PDAM.
“Jadi Sobat-sobatku semuanya jika sudah sampai dengan tahap ini, Apakah pemerintah kota Pekalongan akan diam saja, Apakah Dirut perumda Tirtayasa akan diam saja,” kata David di akun youtubnya.
Ia mempertanyakan begitu tragisnya kah warga Kota Pekalongan. Walaupun itu masih harus diadakan penelitian lebih lanjut lagi karena hanya satu RT yang baru menyatakan menderita sakit tersebut.
Namun demikian, lanjut David, alangkah baiknya jika memang pemerintah kota peduli akan kesehatan warganya, pemerintah kota peduli akan kehidupan masyarakatnya maka tidak lanjut atau solusi pasti apa yang akan dicarikan bukannya malah didiamkan saja seperti saat ini.
“Sobat-sobatku semuanya yang menjadi pertanyaan juga adalah Kemanakah anggota dewan Kemanakah anggota DPRD hasil pemilihan pada tahun 2019 yang lalu,” sindirnya.
David bernarasi apakah saat ini semuanya sedang sibuk mencari atau mengumpulkan amplop-amplop di tiap-tiap toko alat-alat tulis yang akan digunakan nanti pada waktu pemilu tahun 2024.
“Apakah mereka juga sedang sibuk untuk mempersiapkan atau mencari jumlah berapa suara yang akan mendukung mereka, berapa suara tiap TPS, berapa jiwa atau berapa orang yang memiliki hak pilih yang perlu diberikan transport untuk datang ke TPS,” urainya dalam vidio berdurasi 9 menit 21 detik.
David pun menyindir bahwa apa yang menjadi perhatian mereka saat ini sehingga sama sekali tidak ada anggota dewan yang datang kepada kepada rakyat peduli kepada rakyat, Apakah seperti ini anggota dewan Kota Pekalongan.
“Jika memang hanya karena uang transport datang ke TPS atau uang yang mungkin ada namanya serangan fajar ataukah mungkin hanya karena uang yang diterima oleh warga sejumlah Rp 50.000, Rp 20.000 atau 100.000 sehingga diabaikanlah kesehatan warga masyarakat, sungguh tragis rakyat Kota Pekalongan,” cuitnya.
Menurut David masih dalam narasinya, Rp 100.000 atau Rp 50.000 dihargai akan tetapi kondisi diabaikan. Apakah seperti ini anggota dewan Kota Pekalongan.
“Saya tidak begitu percaya dan saya tidak yakin. Saya lebih yakin anggota dewan Kota Pekalongan semuanya baik-baik dan anggota dewan kota Pekalongan tentunya akan lebih peduli lagi,” katanya bermonolog.
Dirinya harap agar dewan dan pemerintah Kota Pekalongan bisa datang dan kemudian hadir mencarikan solusi kepada rakyat yang menjadi tuannya.
Uji laboratorium air PDAM yang di bawa oleh beberapa masyarakat dan Bintang Adhyaksa 23 ke Lapkesda Kota Pekalongan, hasilnya ada beberapa zat kimia yang berbahaya yang melampaui batas parameter yang seharusnya.
“Sobat-sobatku semuanya sampai hari ini menurut ketua Bintang Adhyaksa 23 pemerintah kota ataupun dinas terkait belum mengambil tindakan yang berarti untuk mencarikan solusi kepada rakyat yang menjadi pelanggan dari PDAM,” tuturnya.
David membeberkan ada sekitar 27 ribu pelanggan, di mana 27 ribu itu setiap bulan membayar biaya meter atau biaya air yang mengalir sesuai dengan penggunaannya. Dan masih ditambah lagi Rp 10.000 persatuan sambungan yang masuk ke rumah warga.
“Jadi ada Rp 10.000 dikalikan 27 ribu pelanggan dalam sebulan uang itu menurut Perwal digunakan untuk pemeliharaan atau perawatan baik itu mungkin pipa atau hal yang lainnya,” urai David dalam vidionya.
Ia melanjutkan, uang itu bisa jadi juga digunakan untuk meneliti atau menguji laboratorium Air ini, sehingga jika didapati sesuatu yang mencurigakan bisa langsung diatasi.
“Mungkin seperti itu penggunaan dananya, tetapi ternyata sobat-sobatku semuanya sampai dengan hari ini warga masyarakat kota Pekalongan masih tetap mengalami atau mendapatkan air yang tidak layak untuk konsumsi dikarenakan tidak adanya tindak lanjut menurut ketua Bintang Adhiyaksa23 tersebut maka datanglah dia ke ESDM,” beber David.
Di situ didapati data ternyata ada 33 sumur digunakan dan diambil airnya oleh PDAM untuk mengalirkannya kepada pelanggan -pelanggan yang ada di Kota Pekalongan.
Dan dari 33 sumur tersebut, kata dia, ternyata satupun tidak ada izin pengambilan air bawah tanah, yang mana izin itu harus diadakan terlebih dahulu.
Sebelum mengalirkan air tentu izinnya harus ada karena dengan adanya izin ini sudah pasti diadakan lah uji laboratorium terhadap air yang diambil kemudian akan diadakan pemeriksaan berkala perawatan berkala baik itu pipa maupun yang lainnya.
“Apakah mungkin karena tidak ada izin dan tidak ada pemeriksaan ini maka air tersebut mengandung zat berbahaya seperti yang sudah terjadi saat ini kita semua tidak tahu.
Sobat-sobatku semuanya kita semua sebetulnya kepingin tahu seperti apa tindak lanjutnya,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Basyir yang dihubungi pantura24.com mengakui persoalan PDAM mencapai eskalasi tinggi karena aduan itu semakin banyak.
Pihaknya berjanji akan mengagendakan rapat dengan komisi B untuk memanggil PDAM guna mendengar kesalahan seperti apa yang sebenarnya terjadi sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Nanti saya kontak langsung dengan Kepala PDAM, saya akan minta ini dipertanggungjawabkan,” katanya. (*)
